EKONOMI ISLAM Sebuah Harapan

sepakatOleh: Afnan Hafidh*

Dominasi kapitalis yang tidak saja merambah pada sektor ekonomi namun menyeluruh dalam setiap sisi kehidupan yang pada akhirnya banyak menimbulkan masalah sosial, sesegera mungkin harus dicari alternatif pemecahannya. Ini bukan berarti kita anti barat, tetapi sistem ini sudah begitu membawa manusia kehilangan fitrah kemanusiaannya. Manusia dijadikan sebagai mesin pencari laba. Selain itu kapitalis dengan bangunan relasi sosialnya menyebabkan ketergantungan negara-negara ketiga -termasuk Indonesia- pada negara-negara maju.Untuk mengejar ketinggalan, sudah seharusnya kita bersikap mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara barat. Apalagi dampak dari semua ini sudah amat menyengsarakan, karenanya menerapkan sistem ekonomi tersendiri yang akan membawa pada kemandirian dan untuk menuju kemajuan adalah sebuah keniscayaan.

I. MUKADIMAH

Sudah cukup lama umat Islam di tanah air mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu diantaranya disebabkan oleh penyakit dualisme ekonomi-syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidak mampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Disatu pihak kita mendapatkan para ekonom dan BUSINESSMAN yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi, namun lupa membawa pelita agama karena memang tidak menguasai secara mendalam bidang syariah terlebih lagi fikih mu’amalah. Pada lain pihak kita menemukan para ulama (baca : kyai) yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fikih, ushul fikih dan disiplin ilmu lainnya  kurang begitu menguasai dan memantau tentang fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi di sekelilingnya. Akibatnya ada semacam kecenderungan yang mengarah pada tendensi “let’s everything related to the worldly matters to the King, and religious to the Pope”(biarlah para kyai mengatur urusan akhirat, dan mereka para ekonom, BUSINESSMAN mengatur urusan dunia), padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akherat.

Hal ini bukan berarti mengajak para kyai untuk ikut turun kejalan memimpin demo untuk menentukan harga gabah, pupuk dan menuntut hak-hak buruh atau menyuruh para ekonom untuk nyantri di pesantren. Namun setidaknya ada dialog antara keduanya –para kyai dan ekonom- untuk menemukan jawaban atas problem-problem yang menyangkut umat khususnya masalah ekonomi. Sehingga umat Islam tidak hanya sebagai penonton dalam percaturan ekonomi, namun sebagai pelaku bahkan sebagai penentu kebijakan dalam segala bidang terutama bidang-bidang yang menyangkut ekonomi. Dan diharapkan dari adanya dialog ini, dapat dihasilkan sebuah konsep ekonomi yang komprehensif yang sesuai dengan kultur, budaya dan agama sebagai alternatif atas kegagalan sistem ekonomi yang selama ini kita pakai.

Memandang kenyataan yang ada sekarang, krisis ekonomi yang meningkat menjadi krisis multi dimensi yang berkepanjangan -bahkan hingga saat ini-, semakin membuktikan bahwa sistem ekonomi konvensional yang selama ini kita anut sudah tidak bisa kita harapkan lagi dalam membangun dan mensejahterahkan rakyat kita. Sistem ini menjerat kita pada sekularisme, materalisme dan hedonisme. Sebab paradigma ekonomi konvensional tidak terkait hal-hal yang bersifat transendental dan kepedulian etika, agama serta nilai-nilai moral. Dalam bingkai ekonomi konvensional ditanamkan satu doktrin; hanya ada satu preferensi kebahagiaan dan kesejahteraan : material satisfaction. Melalui kapitalisme dan ilmu ekonomi konvensional, masyarakat dunia dibimbing secara ilmiah-akademik untuk menjadi pemangsa satu dengan yang lainnya dalam rangka pemenuhan material satisfaction. Hal inilah yang kemudian sering menimbulkan persoalan-persoalan sosial seperti yang terjadi di Indonesia. Dari beberapa pertimbangan di atas, tulisan ini kami angkat dan kami pun sadar bahwa tulisan ini belum lengkap atau sempurna. Namun kami punya harapan bahwa kajian ekonomi Islam dapat membangkitkan motivasi umat Islam untuk menemukan sistem yang khas demi terciptanya masyarakat yang ideal. Dan menjadi tugas kita bersama membuat konstruk bangunan konsep-konsep ekonomi  Islam yang kokoh, untuk diterapkan dan menjadi pijakan dalam setiap aktifitas ekonomi di tanah air.

II. DEFINISI EKONOMI ISLAM

Pengertian ekonomi menurut ekonomi konvensional adalah suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak  terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Menurut definisi ini manusia dituntut untuk semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Untuk memenuhi tujuan ini manusia harus melakukan usaha-usaha yang lebih sistemik (efektif dan efisien) dalam mengelola sumber daya yang terbatas.

Tidak jauh berbeda, para pakar ekonomi neo klasik mengartikan ekonomi sebagai aspek pilihan dalam penggunaan sumberdaya  yang langka. Sehingga, pada hakekatnya ilmu ekonomi ialah bagaimana mengatasi kelangkaan sumberdaya itu. Lebih jelasnya para pakar ekonomi neo klasik mendefinisikan :

Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumberdaya yang langka dan memilih beberapa alternatif penggunaannya, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk menyalurkannya –baik saat ini maupun di masa depan- kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.[1]

Menurut pengertian ini manusia dihadapkan pada satu dari barbagai pilihan cara menggunakan sumberdaya yang ia hadapi. Walaupun pilihannya bukan yang terbaik baginya, tetapi usaha untuk memilih merupakan bagian yang harus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan bukan tidak mungkin pilihannya akan merugikan orang lain, selama hal itu mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Karena, bagaimanapun sebuah pilihan tidak pernah lepas dari kepentingan orang yang memilih. Hal ini memaksa manusia –sebagai pelaku ekonomi- untuk selalu bersaing dalam menghasilkan sumberdaya ini. Manusia yang tidak mempunyai sarana yang cukup untuk mengelola sumberdaya seperti para petani, akan kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatannya.

Hal ini memaksa manusia untuk saling berebut mendapatkan keuntungan maksimal, dan secara perlahan standar nilai yang berlaku dimasyarakat bergeser ke materi. Sebab semua orang saling berlomba dalam mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Sehingga yang menjadi ukuran adalah seberapa banyak materi yang dapat dihasilkan. Dan  pada akhirnya nilai-nilai moral yang berlaku akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Problem ini akan bertambah semakin komplek ketika sebagian masyarakat yang kalah bersaing dalam kompetisi, cenderung memilih jalan pintas untuk menutupi kebutuhan dasarnya dengan tidak memperdulikan norma yang berlaku.

Apabila kondisi semacam ini tidak segera diatasi, akan menimbulkan masalah sosial yang dampaknya sangat luas. Sebab masyarakat yang kalah, akan beranggapan bahwa kerja keras mereka sama sekali tidak ada harganya. Kalaupun ada harganya, toh mereka tetap akan kalah. Sehingga pada gilirannya mereka cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan ataupun kesenangannya.

Karena itu kebutuhan akan sebuah sistem alternatif yang bisa mengatasi kesenjangan ini adalah sebuah keniscayaan. Dimana sistem ini tidak hanya sekedar mempertimbangkan keuntungan maksimal saja, namun sebuah sistem yang berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk menemukan jawaban atas masalah ini, sebagai muslim sudah sepantasnya kita mempunyai sistem tersendiri yang berpijak pada al-Qur`an dan al-Hadis, sebagai tuntunan dalam segala aktifitas kehidupan kita, dan sebagai jawaban yang bisa kita harapkan untuk mengatasi problem yang sudah begitu komplek.

Terminologi ekonomi Islam sebenarnya tidak mempunyai definisi yang baku, yang bisa digunakan sebagai pedoman umum, yang menjadikan secara pasti perbedaan definisi ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Dari beberapa pengertian ekonomi islam yang telah didefinisikan oleh para ekonom muslim, secara garis besar bisa diambil kesimpulan bahwa

“Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perolehan kekayaan dan penghasilan (INCOME) juga penggunaan atas keduanya baik secara pembelanjaan atau penginvestasian yang sesuai dengan kaedah-kaedah agama.”[2]

Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional bukan terletak pada sisi teknis penggunaan metodologinya, akan tetapi lebih pada perbedaan mendasar cara berpikir tentang sumberdaya dan manusia sebagai pengelolanya, atau dengan kata lain perbedaan ini terletak hanya pada ‘filosofinya’ bukan pada ‘sains’nya.

Dalam al-Qur`an term ekonomi identik dengan al iqtishad, sebuah masdar dari madli iqtashada yang berarti pertengahan (tawassuth, I’tidal), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an

واقصد فى مشيك (سورة لقمان :19 )

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan”

منهم أمة مقتصدة (سورة المائدة : 66)

“Di antara mereka ada golongan yang pertengahan”.

Dan dalam hadits :

لا عال من اقتصد (رواه الطبرانى فى الأوسط)

“Tidaklah lemah orang yang berlaku moderat”. (HR. Thobarani)

Menurut al ‘Izzu bin Abd al Salam term al iqtishad adalah sebuah sikap di antara dua sikap yang berlawanan. Yaitu antara sikap teledor –dalam arti terlalu irit- (al tafrith, al taqshir) dan sikap keterlaluan –dalam arti boros- (al ifrath, al israf).[3] Atau bisa juga diartikan dengan menggunakan rizki yang ada dengan tidak terlalu irit, sehingga sampai menyulitkan atau melemahkan aktifitas sehari-hari dan tidak melebihi batas-batas kebutuhan apalagi sampai batas kemewahan. Menurut istilah ini penggunaan rizki yang ada hanya sekadar dalam batas untuk memenuhi kecukupan. Term al iqtishad tidak hanya terkhususkan dalam masalah harta saja, namun meliputi seluruh aspek kehidupan, baik itu dalam ‘ubudiyah ataupun mu’amalah. Dari keterangan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa al iqtishad adalah sebuah sikap moderat dalam perilaku sehari-hari, baik dalam masalah harta, benda, sikap, dan lain sebagainya.

واقصد فى مشيك (سورة لقمان : 19)

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan”

Dalam ekonomi Islam kebutuhan (need) terbatas dengan sumberdaya yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas bukanlah kebutuhan, tetapi keinginan (want), atau dalam Islam dikenal dengan istilah al nafsu yang lebih mengarah pada hal-hal negatif.[4]

إن النفس لأمارة بالسوء (يوسف : 53) 

“Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan”.

Kebutuhan manusia terbatas dikarenakan pemenuhannya disesuaikan dengan kapasitas jasmani, misalnya makan. Manusia normal sudah merasa kenyang dengan satu atau dua piring nasi, sayur, lauk dan satu gelas minuman. Jika ia paksa makan dengan melebihi kapasitas perut, maka ia tidak akan merasakan kenikmatan dalam makan bahkan ia akan muntah-muntah. Contoh sederhana ini membuktikan bahwa sebenarnya kebutuhan manusia itu sangat terbatas. Sementara yang tidak terbatas adalah keinginan (al nafsu) -seperti halnya keinginan akan mobil mewah, barisan panjang pembantu rumah tangga, dan lain-lainnya. Sebab keinginan selalu dipengaruhi dari luar dirinya (preferensi), misalnya iklan, promosi, film, dan lain sebagainya.

Menurut ekonomi Islam, sumberdaya itu tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan alam semesta ini semuanya ada gunanya dan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Karena dalam alam semesta ini ada potensi kekayaan yang sepenuhnya belum tergali oleh manusia. Manusia dituntut untuk menggali kekayaan alam yang tidak ada batasnya, sehingga timbul sikap kreativitas dalam menemukan hal-hal yang baru guna memenuhi kebutuhan. Allah Subhanau wa Ta’ala menciptakan bumi alam raya ini  tidak sia-sia. Semuanya diperuntukkan bagi manusia, walaupun sebutir pasir. Hanya saja manusia belum dapat menemukan manfaatnya.

Ekonomi Islam adalah madzhab (doktrin), ilmu dan sistem yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu yang masih baru dikenal di kalangan masyarakat sekular ini, masih perlu diuji ketegasan eksistensinya. Sebab, bukan tidak mungkin ekonomi islam juga akan bernasib serupa dengan ekonomi konvensional yang telah dianggap gagal oleh banyak kalangan dalam menyejahterkan umat manusia. Karena ekonomi konvensional-pun juga mempunyai landasan ideal yang diambil dari kenyataan sosial yang ditafsir menurut metodologi tertentu sehingga melahirkan ilmu ekonomi.

III. KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM.

Salah satu perbedaan yang mendasar antara ekonomi islam dengan ekonomi konvensional adalah cara memandang tentang kepemilikan harta. Kepemilikan adalah penguasaan atas sesuatu dan mampu membelanjakannya sesuai dengan kehendak hati.[5] Istilah kepemilikan erat hubungannya dengan pemilik dan yang dimiliki. Yang dalam hal ini fukaha mengartikannya sebagai sebuah hubungan antara manusia (sebagai pemilik) dan harta (sebagai obyek yang dimiliki). Kepemilikan tidak bisa diartikan dengan pembelanjaan (al tasharruf). Karena manusia terkadang bisa memiliki harta namun tidak bisa (tidak boleh) membelanjakan harta yang dimilikinya ataupun sebaliknya. Sebagaimana orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur ‘alaih), di mana orang tersebut bisa memiliki namun tidak bisa membelanjakan hartanya. Atau wakil yang dalam hal ini bisa membelanjakan harta namun tidak memiliki harta yang  dibelanjakannya.

Dalam ekonomi kapitalis kepemilikan manusia bersifat embere.[6] Sehingga dalam perjalanannya ember ini membawa manusia cenderung bersikap egois. Setiap bentuk investasi ataupun pengembangan harta kekayaan diperbolehkan, tanpa mempertimbangkan apakah praktik semacam itu merugikan orang lain ataupun tidak. Sepanjang untuk investasi dan mendapatkan keuntungan adalah suatu kewajaran. Riba dipandang sebagai media yang paling efektif untuk mengembangkan harta, tanpa memperdulikan bahwa riba adalah bentuk eksploitasi sepihak. Bukan sekedar itu, praktik suap, penipuan dan MONOPOLI adalah suatu kelaziman. Pemerintah dalam hal ini tidak punya wewenang untuk mengintervensi pasar, dan pasar dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Sehingga dalam praktiknya, yang selalu menang adalah pemilik modal besar.

Ekonomi sosialis yang berangkatnya adalah sebuah bentuk protes terhadap ember ekonomi kapitalis mengartikan kepemilikan mutlak adalah milik penguasa. Dan rakyat hanya berhak atas penggunaanya saja. Dengan mengatasnamakan kepentingan umum, penguasa berhak melakukan apa saja dengan harta rakyat, apakah itu merampas atau menyitanya. Karenanya ember ini lebih berpotensi menciptakan kediktatoran penguasa. Karena rakyat tidak diberi kebebasan penuh atas hartanya. Dan ember ini lebih banyak menyebabkan kekayaan hanya bisa dinikmati oleh pihak penguasa.

Pada dasarnya, ekonomi sosialis dan kapitalis tidak jauh berbeda. Dalam ekonomi kapitalis pihak yang diuntungkan adalah pemilik modal besar, dan dalam ekonomi sosialis adalah pihak penguasa. Yang mana keduanya sebagai pemilik mutlak berhak secara penuh mengeksploitasi hartanya dengan jalan apapun, sehingga riba dipandang sebagai sebuah kewajaran atau bahkan keniscayaan. Dan pada akhirnya kekayaan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja, entah itu pemilik modal atau pihak penguasa dan orang-orang disekitarnya.

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan dalam arti yang terbatas, yang di dalamnya ada batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh manusia; seperti zakat, tidak adanya riba, dan lain sebagainya.[7] Manusia dalam hal ini bertindak sebagai khalifah, dalam membangun bumi alam raya ini dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanau wa Ta’ala.[8] Dalam ekonomi islam asas keadilan dan kesamaan hak sangat dijunjung tinggi. Manusia sebagai pemilik modal ataupun penguasa tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan harta yang diperolehnya. Manusia diharuskan mempertimbangkan kepentingan (hak) atau nasib orang lain, yang dalam hal ini sebagai pekerja atau pun rakyat. Oleh karenanya bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak sangatlah tidak dibenarkan. Yang ada adalah sikap kebersamaan yang tercermin dalam sikap persaudaraan (al ikhaa’) dan tolong menolong (al ta’awun).[9] Bagaimana pemilik modal bisa menolong orang lain dengan menginveskan hartanya kepada orang lain tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan, baik dengan jalan berbagi keuntungan (qiradl) ataupun dengan ember upah yang sepadan(ijarah). Sehingga MONOPOLI kekayaan oleh segelintir orang sedapat mungkin bisa dieliminir.

a. Hak Milik  Individu

Islam mengakui hak milik individu atas suatu harta –selama hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan syariat-. Kepemilikan individu yang dimaksud di sini ialah kepemilikan perorangan ataupun persekutuan. Dalam al-Qur`an terdapat lafadz أموالكم ، أموالهم [10] yang menunjukkan bahwa manusia punya hak milik atas harta benda. Sebagaimana dalam hadits :

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (رواه الشيخان )

“Sesungguhnya darah (nyawa), harta dan kehormatan kalian adalah haram bagi yang lain.”

كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه (رواه مسلم وغيره ) 

“Setiap orang muslim atas muslim yang lain terjamin keselamatan, harta benda dan kehormatannya.” (HR. Muslim)

Islam juga melindungi hak milik individu. Karena itu Islam tidak memperbolehkan mencuri, mengghasab (menguasai hak orang lain dengan cara yang tidak benar), merampas, dan lain sebagainya. Sebagai perlindungan atas hak kepemilikan ini, Islam menerapkan sanksi hukum bagi pelanggaran hak milik mulai dari ta’zir, sampai potong tangan. Bahkan mati sebagai perlindungan atas hartanya adalah syahid.

من دون على ماله فهو شهيد ( أخرجه الشيخان )

“Barang siapa mati karena membela hartanya maka ia mati syahid”. (HR. Bukhori Muslim)

Bentuk penggunaan kekayaan yang mengganggu kepentingan umum tidak diperbolehkan.[11] Karena dalam Islam kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan kelompok kecil atau bahkan kepentingan segelintir orang. Dalam mengembangkan hartanya manusia harus memperdulikan asas keadilan dan kebersamaan hak. Sehingga dalam penggunaan hartanya, manusia tidak sampai merugikan kepentingan orang lain.[12]

Dalam mengembangkan hartanya manusia memiliki kemampuan yang tidak sama. Orang yang kuat lebih berpotensi meraih penghasilan lebih  banyak daripada orang yang lemah. Karena itu dikotomi miskin-kaya adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Islam juga mengakui adanya perbedaan ini.

والله فضّل بعضكم على بعض فى الرزق (سورة النحل : 71 ) 

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki”.

نحن قسمنابينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ( سورة الزخرف : 32 ) 

“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat”.

Yang menjadi target Islam ialah mengeliminir jarak antara keduanya (miskin-kaya). Perbedaan ini bukan menjadi pemicu permusuhan atau pertentangan di antara keduanya, namun perbedaan ini hendaknya justru sebagai MEDIA kerukunan dengan tolong menolong. Sebab keterkaitan antara kehidupan individu,  sosial dan agama tidak bisa dipungkiri. Karena itu  Islam mengharuskan manusia yang diberi kelebihan rizki untuk ikut membantu beban kesulitan orang-orang miskin dengan menyedekahkan sebagian hartanya.

Dalam Islam, pekerjaan adalah satu-satunya sarana kepemilikan individu, baik pekerjaan itu berupa pekerjaan fisik atau pekerjaan yang bersifat intelektual.[13] Oleh karena itu riba dalam Islam diharamkan. Sebab kelebihan yang diberikan bukan merupakan hasil dari sebuah pekerjaan, akan  tetapi kelebihan ini merupakan hasil dari modal. Adapun modal bukan merupakan pekerjaan yang bisa menghasilkan penambahan secara tersendiri. Modal bisa bertambah ketika modal tersebut digunakan  untuk suatu usaha. Dan modal di sini adalah suatu pinjaman yang mana pinjaman itu merupakan bentuk pertolongan bagi orang lain. Sehingga sangat tidak layak suatu bentuk pertolongan meminta imbalan upah. Juga kelebihan disini bukan merupakan ongkos atas pinjaman. Sebab ongkos merupakan kompensasi atas sebuah pekerjaan, dan modal yang dipinjamkan disini bukanlah merupakan suatu pekerjaan, sehingga kelebihan di sini juga tidak bisa dinamakan sebagai ongkos atas modal.[14]

Islam mengakui hak milik individu selama  tidak merugikan kepentingan umum. Hal ini bukan berarti Islam tidak memperdulikan kepentingan individu. Akan tetapi dengan sendirinya kepentingan individu sudah termasuk dalam kepentingan umum. Dan perlu diketahui bahwa kepemilikan ini diakui atas dasar legislasi dari syariat bukan muncul secara alamiah.[15] Oleh karena itu sebagai konsekuensi atas pemberian hak kepemilikan tersebut manusia harus mematuhi perintah-perintah-Nya dan tidak melanggar larangan-larangan-Nya, baik dalam mencari atau menggunakan harta yang dimilikinya.[16]

b. Hak Milik Umum.

Harta benda yang menjadi hak milik umum adalah harta benda yang tidak dapat dimiliki secara pribadi atau kelompok dan bahkan  pemerintah. Dalam harta ini manusia hanya berhak atas penggunaannya saja. Sehingga seseorang tidak berhak sama sekali untuk menjual atau menghibahkan harta benda ini kepada orang lain. Dalam harta ini setiap manusia sama haknya yaitu berhak menggunakan harta ini. Yang termasuk kategori harta ini di antaranya ialah :

1. Fasilitas umum seperti; sungai, laut, jalan, hutan, dan lain sebagainya. Setiap manusia berhak atas penggunaan fasilitas tersebut.

المسلم شركاء فى الثلاث : فى الماء ، والكلاء ، والنار (رواه أبو داود والبيهقى وأبو عبيد ) 

“Orang Islam bersekutu dalam (memiliki) tiga perkara: air, padang rumput, dan api”. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Abu Ubaid).

Siapapun yang lebih dulu, dialah yang berhak menggunakannya. Selagi belum ditinggalkan oleh pengguna pertama, orang lain tidak berhak untuk mengusirnya walaupun dengan memberikan imbalan ongkos ganti rugi atas pengusiran tersebut. Dan pengguna pertama juga tidak berhak atas ongkos ganti rugi tersebut, sebab ia tidak punya hak menjual dalam harta tersebut. Ia hanya punya hak menggunakan.

Dalam harta ini pemerintah berhak untuk mengatur penggunaan fasilitas ini. Karena itu, ketika penggunaan fasilitas ini merugikan atau membahayakan kepentingan masyarakat luas, pemerintah berhak mencegahnya. Pemerintah juga berhak memberikan hak penggunaan  khusus bagi suatu kelompok masyarakat, dan tentunya ketika hal itu mendatangkan kemaslahatan bersama. Namun pemberian ini hanya pemberian hak guna bukan pemberian hak milik, sebab dalam harta umum semacam ini pemerintah juga tidak punya hak milik. Pemerintah hanya berhak untuk mengatur penggunaan harta ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

2. Harta yang dilindungi (al hima).

Harta yang berupa tanah tak bertuan yang dijadikan untuk kemaslahatan umum. Seperti tanah padang rumput  yang dijadikan tempat untuk menggembalakan hewan-hewan perang, dan hewan-hewan ternak dari sedekah. Penyediaan tanah untuk kepentingan ini juga dilakukan oleh Umar.[17]

Perbedaan harta yang dilindungi (al hima) dengan harta umum (fasilitas umum) di atas adalah, bahwa kalau harta yang dilindungi ini hanya diperuntukkan bagi hewan-hewan perang dan hewan-hewan ternak yang didapatkan dari sedekah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Sehingga orang-orang kaya tidak boleh menggunakan fasilitas harta yang dilindungi (al hima) ini. Dan harta umum (fasilitas umum) di atas, diperuntukkan bagi semua manusia tanpa terkecuali.

3. Harta wakaf.

Harta wakaf di sini meliputi harta wakaf khoiri dan wakaf ahli.[18] Karena itu harta wakaf menurut pendapat yang kuat tidak boleh dijual dengan alasan apapun.[19]

a. Hak Milik Negara (Milkiyah Bait al Mal)

Kekayaan negara (bait al mal) juga meliputi berbagai aset-aset  negara. Seperti perusahaan-perusahaan BUMN, hutan, dan lain sebagainya.Bait al mal merupakan jurdicial personality (syakhsyun hukmiyyah) atau lebih jelasnya sebuah lembaga yang menangani harta negara.[20]

Harta negara jika dilihat dari segi penggunaannya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Dana Zakat.

Penggunaan dana zakat terbatas sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dalam al-Qur`an.

2. Dana Sosial.

Sumber-sumber dana ini diambil dari harta fai’, pajak, seperlima dari harta rampasan perang (ghanimah) dan lain sebagainya. Adapun PENtasharrufannya digunakan untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid, sekolah, jalan, rumah sakit atau juga didistribusikan kepada fakir miskin ketika dana zakat tidak mencukupi kebutuhan orang-orang miskin.

bersambung………….

Artikel ini pernah dimuat dalam jurnal Teras Pesantren edisi VI

Editor: Abdul Muid


* Penulis siswa kelas tiga Aliyah; aktivis M3S dan ketua Forum Musyawarah Fathul Mu’in

[1] Paul Samuelson and William Nordhau, (2001) Ekonomic, Irwin McGraw-Hill, New York, p. 4

[2] Dr Rofiq Yunus al Mishri (1989), Ushul al Iqtishad al Islami, Daar el Qalam, Damaskus. Hal 19.

[3] Al ‘Izzu bin Abd al Salam, (tt), Qowaid al Ahkam fi Mashalih al Anam VOL. 2, hal 205.

[4] Heri Sudarsono (2002), Konsep Dasar Ekonomi Islam Sebuah Pengantar,UII Yogyakarta, hal

[5] Dr Rofiq Yunus al Mishri (Op. Cit) hal 35.

[6] Ahmad Syalabi (Op. Cit) VOL III hal 275.

[7] Dr Rofiq Yunus al Mishri (ibid).

[8] ‘Adnan Sa’id Ahmad Hasanain (1413 H), al Iqtishad wa Andhimatuhu wa Qawa’iduhu wa Asasuhu fi Dlou’ al Islam hal 40.

[9] ‘Adnan Sa’id Ahmad Hasanain (ibid.) hal 16.

[10] Lihat al-Qur`an surah al Nisa’ ayat 2,39. Lafadz amwalihim dan amwalikum menunjukkan bahwa manusia punya hak milik dalam harta benda. Lihat   Dr Rofiq Yunus  al Mishri,  (Op. Cit) hal 41.

[11] Lihat ‘Isa Abduh, Kitab Bunuk bila Fuadi. Hal 197.

[12] Abd al Karim al Khatib, al Siyasah al Maaliyah fi al Islam, hal 137.

[13] ‘Adnan Sa’id Ahmad Hasanain, Op. Cit, hal 45.

[14] Sayid Quthb, Ma’rikah al Islam wa al Ro’samaliyah hal 40.

[15] Arti alamiah di sini adalah bahwa manusia bisa memiliki sesuatu karena telah melewati suatu proses yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat sebagai jalan untuk memiliki. Jadi kepemilikan manusia diakui karena adanya pengesahan dari syariat, bukan karena pengakuan sosial masyarakat. Lihat ‘Adnan Sa’id Ahmad Hasanain (ibid) hal 45-46.

[16] Abdullah, Ilmu al Ijtima’ al Mu’ashir hal 375.

[17] Umar tidak hanya menghususkan tanah padang rumput ini untuk hewan-hewan ternak dari hasil sedekah dan hewan-hewan perang. Namun Umar juga memberikan fasilitas ini kepada fakir miskin. Sekilas tindakan Umar ini menyalahi tindakan nabi. Karena pada waktu nabi fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi hewan-hewan perang dan hewan-hewan  ternak dari sedekah, yang dibagikan untuk fakir miskin. Mungkin tindakan Umar ini atas pertimbangan bahwa hewan-hewan ternak dari sedekah ini nantinya juga akan dibagikan pada fakir miskin. Sehingga ketika orang-orang fakir miskin juga diberi fasilitas ini pada dasarnya juga tidak menyalahi tindakan nabi, toh pada akhirnya hewan ternak tersebut juga untuk fakir miskin. Lihat Abi ‘Ubaid,al Amwal,. hal 376-377, Dr Rofiq Yunus al Mishri Op. Cit hal 44-45.

[18] Wakaf khoiri adalah wakaf yang diperuntukkan bagi suatu golongan atau suatu lembaga. Seperti wakaf untuk masjid, rumah sakit, sekolahan. Adapunwakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kerabat. Seperti wakaf untuk anak-anaknya, cucunya. Lihat Muassasah al Auqaf.  Simphosium of The Awakaf Baghdad 1980 Hal 45.

[19] Lihat Bulugh al Maram cet Al Hidayah Surabaya hal 191. Lihat juga ‘Iananah al Thalibin cet Al Hidayah Surabaya VOL 3 hal 179

[20] Al Mawardi mengartikan bait al mal lebih bersifat kepemilikan umum –negara- (jihah), daripada menunjuk sebuah tempat (al makan).Lihat al Mawardi al Ahkam al Sulthaniyah, hal 213.

Sumber: http://www.ppmus.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s